• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Tunjangan Rumdin Dipertanyakan: Prioritas Kenyamanan Pribadi atau Kepentingan Publik?

img

Portalkota.web.id Bismillah semoga semua urusan lancar. Pada Waktu Ini mari kita eksplorasi lebih dalam tentang Berita Terkini. Informasi Relevan Mengenai Berita Terkini Tunjangan Rumdin Dipertanyakan Prioritas Kenyamanan Pribadi atau Kepentingan Publik Yok ikuti terus sampai akhir untuk informasi lengkapnya.

Kritik Tajam DPR: Prioritaskan Rakyat, Bukan Fasilitas

5 Oktober 2024

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keras DPR RI yang mengutamakan fasilitas pribadi di awal periode menjabat. Menurut Formappi, DPR seharusnya fokus pada kepentingan rakyat yang masih berjuang di tengah lesunya perekonomian.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mempertanyakan mengapa DPR lebih mementingkan rumah dinas daripada kebutuhan bangsa. Kok kesannya kalau soal rumah saja jadi pembicaraan di awal periode begini, anggota DPR seperti begitu bernafsunya mengejar harta? ujarnya.

Lucius juga menyoroti penggantian rumah dinas dengan tunjangan. Ia menilai fasilitas tersebut bisa diberikan jika DPR memprioritaskan kebutuhan bangsa dan mencari solusi untuk berbagai persoalan.

Formappi mendesak DPR untuk mempertahankan rumah dinas demi menghemat anggaran negara. Kenapa diam-diam sih? Kenapa kebutuhan DPR sekarang diputuskan oleh DPR sebelumnya di penghujung periode? tanya Lucius.

Lucius mengingatkan DPR agar tidak mengulangi kebiasaan pengadaan anggaran yang ditolak publik. Ia juga mempertanyakan polemik soal fasilitas yang selalu terjadi di awal periode menjabat.

Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI mengeluarkan surat yang menyatakan anggota DPR periode ini tidak berhak mendapat fasilitas rumah dinas. Surat tersebut bernomor B/733/RT.01/09/2024 dan diteken oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada 25 September 2024.

Sekian ulasan komprehensif mengenai tunjangan rumdin dipertanyakan prioritas kenyamanan pribadi atau kepentingan publik yang saya berikan melalui berita terkini Terima kasih atas perhatian Anda selama membaca tetap optimis menghadapi rintangan dan jaga kesehatan lingkungan. bagikan kepada teman-temanmu. jangan lupa cek artikel lainnya yang menarik. Terima kasih.

Special Ads
© Copyright 2024 - Jaringan Bisnis Portal Kota
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Tutup Ads